REKAPITULASI SEMENTARA SUARA PILPRES 2014

Rekapitulasi Sementara Suara Pilpres 2014

Berdasarkan form DC1 ke-33 Provinsi yang sudah masuk ke KPU pasangan Prabowo-Hatta menang di 9 Provinsi atas pasangan JokoJK, yaitu di Provinsi :

ACEH, SUMATERA BARAT, RIAU, SUMATERA SELATAN, JAWA BARAT, BANTEN, NUSA TENGGARA BARAT, KALIMANTAN SELATAN, & GORONTALO

Sedangkan pasangan JokoJK menang di 24 Provinsi lainnya.


 BERKUT ADALAH HASIL REKAPITULASINYA (SEMENTARA)

• Hasil rekapitulasi form DC1 KPU dari 33 Provinsi dg 9 Provinsi yang belum diverifiksi adalah sebagai berikut :

1. Prabowo - Hatta =  55,944,336 suara (49,1%)
2. JokoJK = 57,983,154 suara (50,9%)

DC1 Sembilan provinsi yg belum diverifikasi adalah sebagai berikut :1. Kepulauan Bangka Blitung
2. Kepulauan Riau
3. DKI Jakarta
4. Jawa tengah
4. DI Yogyakarta
6. Jawa Timur
7. Sulawesi Selatan
8. Maluku
9. Papua

• Hasil rekapitulasi DC1 KPU dari 24 Provinsi yang sudah diverifiksi adalah sebagai berikut :

1. Prabowo - Hatta =  55,944,336 suara (49,1%)
2. JokoJK = 35,686,040 suara (47,7%)

UPDATE 22 Juli 2014 - 21.00

• Berikut adalah REKAPITULASI FINAL data hasil DC1 KPU dg 5 Provinsi yg belum diverivikasi (Kep. bangka Blitung-Jateng-Jatim-Maluku Utara - Papua) :

1. Prabowo-Hatta = 62.576.44 (46, 85%)
2.  JokoJK = 70.997.833 suara (53,15%)

Selisih suara = 8,421,389suara

• Namun sayang Prabowo Menolak Hasil Pilpres 2014 dan menarik saksi-saksinya dari kegiatan rekapitulasi hasil suara Pilpres 2014 di Kantor KPU. 

Dan berikut adalah alasan Prabowo-Hatta menolak hasil Pilpres 2014 

( http://politik.news.viva.co.id/news/read/523728-ini-lima-alasan-prabowo-tolak-hasil-pilpres ):

1. Proses KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main dibuat tapi dilanggar sendiri oleh KPU.  
2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU.
3. Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil.
4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU. 
5. Terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu.

Areefah

Areefah Haurgeulis Updated at: Senin, Juli 21, 2014